Mahasiswa Unimuda Sorong dan Hari Lahir Pancasila: Komitmen Kampus dalam Mendukung Nilai-Nilai Nasionalisme dan Menjaga Marwah Pancasila 👁️️ 64
SORONG – Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Senin (1/6/2026), Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA Sorong) mengirimkan delegasi mahasiswanya untuk menghadiri rangkaian acara kenegaraan tingkat provinsi. Dua mahasiswa perwakilan, Amon Yosep Lemauk mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Samuel Jouan Gelora Hutabarat mahasiswa Hukum, hadir memenuhi undangan resmi guna mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila sekaligus Dialog Kebangsaan. Rangkaian kegiatan yang berlangsung khidmat ini mengusung misi besar dalam merekatkan kembali nilai-nilai ideologi bangsa di tengah tantangan lokal maupun global.
Khidmat Upacara Bersama Gubernur Papua Barat Daya, sesi pagi diawali dengan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Lapangan Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, serta elemen akademisi. Kehadiran delegasi UNIMUDA Sorong dalam upacara ini menegaskan komitmen kampus dalam mendukung nilai-nilai nasionalisme dan menjaga marwah Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di tanah Papua.
Usai pelaksanaan upacara, agenda berlanjut ke Hotel Vega Sorong untuk mengikuti Dialog Kebangsaan yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya. Dengan mengangkat tema "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Modal Sosial dalam Menjaga Hubungan Bermasyarakat", diskusi ini berjalan interaktif dengan menghadirkan narasumber berkompeten dari unsur TNI-Polri serta para tokoh masyarakat adat Papua. Beberapa poin krusial yang dibahas dalam dialog tersebut meliputi: (1) Stabilitas Keamanan: Strategi kolaboratif antara aparat dan masyarakat dalam menjaga kedamaian wilayah. (2) Ekologi dan Lingkungan: Komitmen bersama dalam pelestarian alam Papua yang kaya namun rentan terhadap eksploitasi. (3) Hak Orang Asli Papua (OAP): Penegasan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat dalam bingkai NKRI berbasis nilai keadilan sosial Pancasila. (*AYL/SJGH)